Draf RUU KUHP,Hina Presiden Akan Dipenjara 2 Tahun, Pakar Hukum Beberkan Maksudnya

Draf RUU KUHP,Hina Presiden Akan Dipenjara 2 Tahun, Pakar Hukum Beberkan Maksudnya

Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad menanggapi secara positif pasal penghinaan presiden yang kembali dimasukkan dalam RUU KUHP.

Menurutnya, dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, tidak boleh terjadi penghinaan .

Meski demikian, pasal tersebut harus jelas, tidak abu-abu tidak multitafsir dan memenuhi prinisp lex scripta, lex certa, lex stricta dan lex praevia.

“Lex scripta artinya hukum pidana tersebut harus tertulis,” kata Suparji dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (08/06/2021).

Lalu, lanjutnya, Lex certa artinya rumusan delik pidana itu juga harus jelas.

“Lex stricta artinya rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi, dan lex praevia yang aritnya hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut,” jelasnya.

Menurutnya, rumusan pasal dalam hukum harus jelas dan tegas, tidak boleh ada yang bias atau multitafsir.

“Yang itu justru akan memunculkan masalah baru,” terangnya.

Suparji juga sependapat jika penghinaan presiden menjadi delik aduan absolut.

Ia menegaskan bahwa jika menjadi delik umum, maka rawan terjadi penafsiran hukum yang cenderung subjektif.

“Kalau delik aduan artinya penghinaan harus dilaporkan oleh presiden sendiri atau pihak yang mendapat kuasa dari Presiden,”

“Simpatisan atau pendukung tidak bisa secara serta merta melaporkan jika ada dugaan penghinaan presiden, tetapi harus mendapat kuasa dari Presiden,” ulasnya.

Norma tersebut yang dirumuskan harus diatur secara jelas dan detail tentang teknis pengaduan .

Selain itu, juga harus bisa dibedakan mana ujaran kebencian, mana yang kritik, mana membela diri atau mana yang untuk kepentingan umum.

“Jangan sampai ada pengaduan warga Negara hanya karena perbedaan pendapat,” katanya.

“Pemahaman filosofis, yuridis dan sosiologis terhadap apa itu penghinaan, hate speech dan kritik sangat diperlukan,” ucapnya.

Untuk itu, harus diperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, yang pada pokoknya membatalkan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP.

Karena itu, Suparji menyarankan agar memberikan kritik yang membangun dan tidak menggunakan ujaran kebencian.

“Sampaikan kritik secara rasional, konstruktif, dengan elegan dan data yang jelas. Bukan hanya dengan emosional, maki-maki atau penghinaan,” pungkas Suparji.

Sebelumnya diberitakan, RUU KUHP mengancam orang yang menghina lembaga negara, seperti DPR, bisa dihukum penjara maksimal 2 tahun penjara.

Delik di atas masuk dalam Bab IX TINDAK PIDANA TERHADAP KEKUASAAN UMUM DAN LEMBAGA NEGARA Bagian Kesatu, Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara.

Berikut Pasal 353 RUU KUHP.

(1) Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.

Ancaman diperberat apabila menghina lewat media sosial yang tertuang dalam Pasal 354 RUU KUHP. Berikut bunyi lengkap Pasal 354 RUU KUHP:

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara,

dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Komentar Via Facebook :