Sengketa Pilkada Rokan Hulu, MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS

 Sengketa Pilkada Rokan Hulu, MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS

Mahkamah Konsitusi (MK) memerintahkan KPU Kabupaten Rokan Hulu Riau melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 25 TPS di kawasan perkebunan PT Torganda.

Diketahui dalam perkara tersebut KPU  Kabupaten Rokan Hulu  menjadi pihak Termohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu 2020.

LKPU Rokan Hulu memiliki waktu 30 hari kerja melaksanakan pemungutan suara ulang sejak putusan diucapkan Mahkamah Konstitusi.

Adapun 25 TPS yang harus melakukan PSU di antaranya TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, dan TPS 34 Kelurahan Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara.

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman  mengatakan selanjutnya hasil pelaksanaan PSU tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020.

Hal tersebut sebagaimana amar putusan dalam pokok perkara yang diucapkan Anwar dalam sidang pleno pengucapan putusan PHP Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu 2020 di kanal Youtube Mahkamah Konstitusi RI, Senin (22/3/2021).

"Selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah," kata Anwar.

MK pun membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu  tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu 2020 bertanggal 16 Desember 2020 sepanjang perolehan suara di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT Torganda di kecamatan-kecamatan tersebut.

MK memerintahkan KPU RI untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Riau dan KPU Kabupaten Rokan Hulu beserta jajarannya secara berjenjang dalam rangka pelaksanaan amar putusan tersebut.

MK juga memerintahkan Bawaslu RI untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu beserta jajarannya secara berjenjang dalam rangka pelaksanaan amar putusan tersebut.

MK memerintahkan kepada Polri, Polda Riau  khususnya Polres Rokan Hulu beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses PSU sesuai dengan kewenangannya.

MK menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Sedangkan dalam eksepsi amar putusannya, MK menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum

Kedua, MK menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan peemohonan a quo.

"Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi," kata Anwar.

Sembilan hakim konstitusi tersebut yakni  Anwar Usman  selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai anggota.

Putusan bernomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut dibuat pada Jumat (5/3/2021) dan diucapkan pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada Senin (22/3/2021).

Putusan tersebut selesai diucapkan pukul 15.36 WIB oleh sembilan hakim konstistusi tersebut dan dihadiri oleh para pihak atau kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu.

Permohonan diajukan oleh Paslon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu 2020 nomor urut 3 dalam Pilbup Rokan Hulu yakni Hafith Syukri dan Erizal dengan kuasa hukum Unoto Dwi Yulianto dan kawan-kawan selaku Pemohon.

Selaku Termohon yakni KPU Kabupaten Rokan Hulu dengan kuasa hukum Sudi Prayitno dan kawan-kawan.

Sedangkan Pihak Terkait yakni Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupayen Rokan Hulu  nomor urut 2 Sukiman dan Indra Gunawan dengan kuasa hukum Sri Sugeng Pujiatmiko dan kawan-kawan.


 

 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sengketa Pilkada Rokan Hulu, MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS, https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/22/sengketa-pilkada-rokan-hulu-mk-perintahkan-pemungutan-suara-ulang-di-25-tps?page=2.
 

Komentar Via Facebook :