DPRD-Bengkalis-Bangun-Sinergi-Perusahaan-dan-Stakeholder-Atasi-Karhutla

DPRD-Bengkalis-Bangun-Sinergi-Perusahaan-dan-Stakeholder-Atasi-Karhutla

 DPRD Bengkalis bersama organisasi pemerintah daerah terkait hearing dengan perusahaan yang beroperasi di Negeri Junjungan. Pertemuan membahas program corporate social responsibility (CSR) perusahaan, khususnya terkait penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

DPRD sengaja mengundang perusahan duduk bersama-sama guna membahas masalah Karlahut yang sampai saat ini belum teratasi secara maksimal di sejumlah kecamatan di Negeri Junjungan, seperti di Pulau Rupat. Dengan harapan perusahaan ikut bersama-sama membantu memadamkan api.

Rapat dimulai dengan pengecekan satu persatu kehadiran perusahan yang diundang. Jika ada perusahan yang diundang tidak hadir, maka DPRD Bengkalis berencana akan datang ke perusahan tersebut.

Ketua DPRD Bengkalis, Khairul Umam dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Daerah, Kapolda, Danrem dan Kapolres sudah bekerja mati-matian memadamkan api demi untuk kemaslahatan bersama. Oleh sebab itu,

DPRD mengajak semua stakeholder (pemangku kepentingan) ikut bersama-sama membantu mencegah Karlahut yang terus terjadi setiap tahunnya.

Ditambahkan Khairul Umam, menurut perediksi BMKG, tahun ini musim kemarau akan terjadi cukup lama sehingga perlu langkah-langkah penanganan karhutla secara bersama dan tersistimatis. Jika tidak, akan berdampak terdahap bencana kabut asap yang efeknya bisa mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah, kepolisian dan tentara saja dalam mengatasi persoalan karhutla ini mengingat keterbatasan yang ada. Kami berharap pihak swasta yang beropersi di tempat kita ini bersama-sama ikut membantu. Karena jika terjadi karhiutla, semua akan terdampak termasuk pihak perusahan sendiri,” ujar politisi PKS ini.

“Mari kita semua bergandeng tangan sehingga tidak terjadi lagi musibah ini berulang kali. Alhammdulillah dalam beberapa tahun terakhir ini banyak mengalami kemajuan dimana angka karhula menurun,” ungkapnya.

Ketua DPRD mengajak perusahan untuk ikut merasa bertanggung jawab dan ia yakin jika secara bersama-sama, karlahut dapat diatasi. Kontribusi yang diharapkan dari perusahan adalah melalui dana CSR guna mendukung peralatan yang dibutuhkan untuk memadamkan api di lapangan.

“Pengalaman selama ini, personel di lapangan ada, namun peralatan yang digunakan tidak memadai. Alhasil upaya pemadaman tidak maksimal. Kami mengajak mencegah sebelum ini terjadi, kalau ada titik api lansung kita padamkan itu akan lebih selamat kita dengan teklogi dan peralatan yang lengkap,” ujarnya.

Hearing berlangsung di ruang paripurna DPRD Bengkalis dipimpin Ketua Komisi I, Zuhandi, Selasa (11/3/2020). Rapat dengar perdapat ini diharapkan bisa menghasilkan kesepakatan bersama dan mengsingkronkan antara pogram pemerintah dan program perusahaan sehingga bermanfaat bagi masyakarat Kabupaten Bengkalis dan perusahaan.

“Kami berharap ke depan pemerintah dan perusahaan bisa bersinergi sehingga hasilnya akan jauh lebih baik,” harap Zuhandi.

Aktifkan Forum CSR

Sementara Sekretaris Bappeda Bengkalis, Rinto menyarankan Forum CSR Kabupaten Bengkalis yang telah launching pada 9 Oktober 2011 agar diaktifkan kembali. Melalui forum ini perusahan bisa berkomunikasi dan saling informasi terkait pelaksanaan CRS di wilayah operasi masing-masing. 

Dipaparkan Rinto, semangat forum yang telah di-SK-kan Bupati Bengkalis pada Maret 2012 ini adalah bagaimana perusahaan mendorong dan mengaklerasikanagenda pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai amanat undang-undang 

“Hanya saja pada waktu itu kita tidak mengusulkan dalam bentuk perda karena kita berpikir ini merupakan tanggung jawab sosial kawan perusahan. Alhamdulillah berjalan dan kami juga sering melakukan silaturahmi. Namun sejauh ini baru 15 perusahaan dan yang lainya antara ada dan tiada,” papar Rinto.

Rinto menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPRD Bengkalis mengusulkan Ranperda CSR ini dan Ranperda harus ditindaklanjuti bersama. Menurutnya di beberapa daerah sudah menjalankannya seperti Kabupaten Muara Inim Sumatera Selatan ada RKPD non APBD jadi Musrenbang APBD (Musrenbang CSR) dan daerah ini dirujuk menjadi inovasi oleh Bappenas dan sampai saat ini masih eksis.

“Tujuannya bukan untuk menghimpun dana, tapi memperkuat pelaksanaan kegiatan yang tercover oleh pemerintah. Artinya, pemerintah hanya mendorong perusahaan dan mereka kerjakan sendiri,” ujar Rinto.

Untuk itu Rinto berharap dukungan DPRD untuk mengaktifkan kembali Forum CSR ini dengan memasukkan semua perusahan yang ada hari ini menjadi anggota forum. Dukungan kecamatan juga sangat diharapkan untuk menginventaris perusahan yang beroperasi di wilayah masing-masing.

“Tahun 2014 Bappeda juga sudah menyusun Renstra Forum CSR yang disingkronkan dengan agenda RPJMD Kabupaten Bengkalis agar program yang dilaksanakan perusahan sejalan dengan agenda daerah,” ujar Rinto. (MCR)

Komentar Via Facebook :