https://www.superriau.com/

Cerita Mahfud MD saat Pilkada Ingin Dikembalikan ke DPRD

Cerita Mahfud MD saat Pilkada Ingin Dikembalikan ke DPRD

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut dirinya membahas aturan Pilkada di Indonesia. Saat itu, tahun 2012 KPU, Kemendagri, MK, dan Kemenko Polhukam pernah terlibat diskusi di sebuah Hotel di bilangan Jakarta Pusat.

Pertemuan tersebut membahas ragam keprihatinan ihwal Pilkada langsung yang malah membuat banyak masalah-masalah besar. Dalam pertemuan tersebut, kata Mahfud, didapati kesepakatan bahwa Pilkada akan dikembalikan kepada DPRD.

"Sehingga akhirnya pada Tahun 2012 dievaluasi ini UU, waktu itu menterinya Gamawan Fauzi. Pada waktu itu bertemulah di suatu pertemuan resmi di Hotel Mulia yang pada kesimpulannya kita harus kembali pemilihan lewat DPRD. Itu kesimpulan seminar itu," kata Mahfud dalam diskusi virtual bertajuk Evaluasi 15 Tahun Pelaksanaan Pilkada: Capaian dan Tantangan, Rabu (14/10/2020).

Selain hasil pertemuan tersebut, kesimpulan organisasi masyarakat seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah juga menyebut bahwa Pilkada Langsung merusak rakyat. Oleh karenanya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Mendagri Gamawan Fauzi membuat sebuah rancangan undang-undang agar Kepala Daerah kembali dipilih oleh DPRD.

"Pemilu langsung itu merusak rakyat. Kesimpulan seperti itu, itu juga menjadi kesimpulan Munas Alim Ulama NU, Muhammadiyah juga. Itu lah sebabnya Pak Gamawan Fauzi membuat rancangan pemilihan dipilih oleh DPRD," ujar Mahfud

Saat usulan tersebut dibawakan ke DPR, pada waktu itu semua partai setuju. Namun, seiring berjalannya waktu, hal itu berubah lantaran ada kontestasi politik Pemilihan Presiden antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

"Disitu kemudian ada kekhawatiran kalau Pak Prabowo menang di parlemen, nanti seluruh kepala daerah akan dikuasai oleh kelompoknya. Karena lebih dari 60 persen berkoalisi ke Prabowo pada waktu itu. Nanti pemerintahannya tidak stabil," tuturnya.

"Kalau begitu jangan dipilih DPRD, nanti eksekutif dan legislatif itu goncang, karena satu dikuasi oleh koalisinya Prabowo di legislatif, satu dikuasai oleh Jokowi di eksekutif," katanya.

Setelah adanya wacana tersebut SBY, kata Mahfud banyak mendapatkan penolakan dari masyarakat. Mahfud menjelaskan, ketika itu SBY disebut penghilang demokrasi.

"Serangan kemudian datang dari masyarakat kepada pemerintah itu luar biasa, merusak demoktasi lah, macam-macam. Pak SBY saking tidak tahannya itu menangis di atas pesawat dalam perjalannya ke Amerika, enggak kuat," ucapnya.

SBY pun kata Mahfud mengundangkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 sebelum DPR periode terbaru dilantik. Namun setelah DPR baru dilantik pada 1 Oktober, berselang satu hari, 2 Oktober SBY mencabut UU Nomor 22 Tahun 2014 dengan Perppu nomor 1 tahun 2014.

"Dari Amerika dia mengatakan saya pro rakyat dan pro suara rakyat kita akan mencari jalan agar tidak dilakulan pilkada itu oleh DPRD, Sepulangnya dari Amerika tanggal 29 September 2014 UU itu disahkan, tetapi dua hari kemudian, 2 Oktober dikeluarkan Perppu untuk mencabut UU," pungkasnya.

Komentar Via Facebook :