Kementerian PUPR Diminta Tingkatkan Pembangunan Infrastruktur di Riau

Kementerian PUPR Diminta Tingkatkan Pembangunan Infrastruktur di Riau

Sebagai perwakilan sekaligus penyambung kepentingan masyarakat dan daerah Riau di parlemen pusat, Anggota DPD RI Edwin Pratama Putra terus menyuarakan dan memperjuangkan persoalan-persoalan yang mendesak segera di perbaiki di negeri lancang kuning. Antara lain berkaitan dengan infrastruktur yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, seperti jalan, jembatan, pembangunan turap dan perumahan untuk rakyat kurang mampu.

"Saya menyampaikan banyak hal krusial dan menjadi kebutuhan mendesak bagi kita ditanah melayu. Riau ini sudah menyumbang besar bagi negera, namun pembangunannya masih tertinggal jauh dari daerah lain. Lebih dari 4 Juta Hektar lahan perkebunan dan HTI menutupi bumi melayu, namun belum mendatangkan hal yang signifikan bagi kesejahteraan rakyat," ucap Edwin usai mengikuti rapat kerja Komite II DPD RI bersama Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dan jajaran di gedung DPD RI, Selasa (18/2/2020).

Terkait pembangunan jalan dua jalur yang menghubungkan kota Pekanbaru - Bangkinang, kata Edwin harus tetap menjadi prioritas untuk dibangun dan selesaikan Kementerian PUPR karena merupakan jalan nasional.

"Alhamdulillah Menteri Basuki langsung menjawab bahwa hal ini dikomitmenkan untuk lanjut dibangun, demi lancarnya transportasi dari Bangkinang ke Pekanbaru atau sebaliknya," terangnya.

Selain itu, Edwin juga menyampaikan persoalan jalan yang menghubungkan Kabupaten Indragiri Hulu (Rengat) dan Indragiri Hilir (Tembilahan) yang sering sekali mengalami kerusakan luar biasa, bahkan sampai terputus akibat dari abrasi.

"Kita meminta Balai Wilayah Sungai Sumatera III Riau agar diberi kewenangan untuk menganggarkan turap di Sungai Indragiri agar jalan akses menghubungkan dua kabupaten tidak lagi putus karena persoalan abrasi," sarannya kepada Menteri PUPR.

Persoalan abrasi yang sungguh memprihatinkan sambung Edwin juga terjadi di kabupaten Bengkalis, Siak dan Meranti. Diperkirakan bisa mencapai 12 sampai 14 meter pertahun. Untuk mengatasinya Edwin meminta secara bertahap Kementerian membuat program jangka panjang untuk mengatasinya agar persoalan abrasi bisa minimalisir.

"Setiap tahunnya akan kita kawal bersama Kemenko Maritim dan Investas," tuturnya.

Persolan lain tambah Edwin adalah terkait bantuan pembangunan rumah layak huni. Menurutnya, wilayah yang potensial bagi negara dalam mendapatkan sumber keuangan negara, namun berbanding terbalik dengan kehidupan masyarakat yang masih banyak rumah tidak layak huni.

"Saya sampaikan juga bahwa kuota Program Bantuan Stimulan rumah bagi masyarakat miskin ( di Riau) harus ditingkatkan," pungkasnya.

Terkait penyaluran aspirasi masyarakat dan daerah, Wakil Ketua Komite II DPD RI, Abdullah Puteh, meminta agar Menteri PUPR dapat membuat saluran khusus yang menghubungkan setiap Anggota Komite II dengan Kementerian PUPR. Saluran tersebut berfungsi untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi daerah terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur. Saluran tersebut dianggap dapat efektif dalam mewujudkan kebutuhan pembangunan infrastruktur untuk menyokong perekonomian daerah.

“Terkait penyaluran aspirasi, saya harap nanti ada desk khusus untuk DPD. Desk itu bertujuan sebagai saluran aspirasi dari kami Anggota DPD RI sebagai wakil daerah,” pintanya.

Dalam rapat yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, tersebut, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa kebutuhan-kebutuhan daerah terkait pembangunan infrastruktur sudah direncanakan dalam program kerja pemerintah tahun 2020-2024.

Menurutnya, Kementerian PUPR akan terus membangun infrastruktur, fasilitas ekonomi yang akan diintegrasikan melalui sarana jalan. Basuki menjelaskan, untuk pembangunan sampai tahun 2024, membutuhkan biaya sekitar 2.058 T.

Sedangkan APBN paling banyak adalah 623 T, sehingga masih ada selisih sekitar 1.453 T. Selisih tersebut diupayakan ditutup dari investasi dan penugasan dari BUMN. Kementerian PUPR akan memfokuskan pada pembangunan sumber daya air, konektivitas jalan dan jembatan, permukiman, dan perumahan.

“Program kami bukan membagi rata. Jadi mohon bapak-ibu bisa memaklumi, karena jika dibagi rata, itu tidak menjadi apa-apa. Misalnya uangnya ada 100, dibagi ke program di 34 provinsi, itu maka tidak akan jadi apa-apa. Kita selesai, baru kita pindah. Insyaallah dengan begitu, hasilnya akan lebih baik,” jelas Basuki. (mcr)

Komentar Via Facebook :