oleh

DPRD Kabupaten Kampar Menggelar Rapat Paripurna Tentang Penyampaian LKPJ Kab. Kampar Tahun 2018

DPRD Kabupaten Kampar menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pansus LKPj Bupati Kampar Tahun 2018, dan penutupan masa sidang I dan pembukaan masa sidang II di ruang rapat paripurna, Senin (13/5/2019).
Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggng Jawaban (LKPJ).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kampar, Ahmad Fikri.S.Ag didampingi oleh Wakil Ketua Ir. Sahidin dan dihadiri Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto, SH serta Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Drs.Yusri M.Si.

Sekda Kampar, Drs, Yusri, Menyampaikan LKPJ Bupati.

Rapat Paripurna juga dihadiri Anggota DPRD Kampar lainnya, dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Dalam laporan LKPJ Bupati tersebut Yusri menyampaikan bahwa, APBD tahun 2018 setelah perubahan ditetapkan lebih kurang sebesar Rp 2,3 triliun lebih dengan realisasi lebih kurang Rp 2,3 triliun lebih. Dimana hal tersebut sesuai denga realisasinya pertama dari PAD lebih kurang Rp 232,8 milyar lebih. Selanjutnya realisasi dana perimbangan lebih kurang Rp 1,6 triliun lebih, realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah lebih kurang Rp 418,6 milyar lebih.

Selain itu anggaran belanja daerah tahun 2018 setelah perubahan ditetapkan lebih kurang sebesar Rp 2,32 Triliun lebih dengan realisasi lebih kurang sebesar Rp 2,17 triliun. Lebih lanjut terkait anggaran pembiayaan daerah tahun 2018 ditetapkan anggaran lebih kurang sebesar Rp 60,36 milyar dengan realisasi lebih kurang Rp 50,35 milyar.


Selain anggaran, pemda kampar juga telah melaksanakan kerjasama dengan pihak Hukum kerjasama Kejakasaan dan Kepolisian Daerah Kampar tentang APIP dan APH, kerjasama dengan Kemendes serta Anggaran Dana Desa (ADD) dengan jumlah lebih kurang Rp 122 milyar lebih.”terang Yusri”.

Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto Menyampaikan Pidato nya Saat Rapat Paripurna

Kemudian dalam hal konflik masyarakat, saat ini pemda Kampar juga telah menyelesaikan konflik pertanahan antara PT. Sekar Bumi Lestari dengan masyarakat Desa Koto Aman Tapung Hikir serta PT. Ciliandra dengan masyarakat Desa Siabu Kecamatan Salo.

Para Anggota DPRD Kampar dan undangan lain nya Saat Rapat Paripurna.

Terakhir disampaikan Yusri, bahwa pemda kampar juga telah mendapatkan berbagai pemghargaan antara lain Predikat Wajar Tampa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD tahun 2018, penghargaan Piala Adipura tahun 2018 untuk Kota Kecil terbersih serta penghargaan Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan dari Kemendes sebagai Desa Terbaik Provinsi Riau berdasarkan Indek Desa Membangun.


Komentar

Berita Terbaru