oleh

Mensos Idrus Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Korupsi PLTU Riau-1

Menteri Sosial Idrus Marham memenuhi panggilan penyidik KPK pada hari ini, Kamis (19/7). Idrus hadir sebagai saksi dalam perkara suap terkait pembangunan PLTU Riau-1 untuk tersangka pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo.
Berdasarkan pantauan kumparan, Idrus tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.55 WIB. Dengan mengenakan baju berwarna putih dan didampingi dua orang stafnya, Idrus berjalan masuk menuju gedung KPK. Kepada awak media ia menyebut kedatangannya kali ini terkait proses pemeriksaanya sebagai saksi dalam proyek PLTU Riau-1.
“Saya lihat undangannya itu adalah terkait dengan saya sebagai saksi terkait dengan Saudari Eni Saragih (Wakil Ketua Komisi VII) dan Saudara Johannes Kotjo. Nanti materinya apa tentu saya belum bisa menyampaikan ke teman-teman semua,” ujar Idrus Marham saat tiba di Gedung KPK, Kamis (19/7).
Terkait peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang saat itu berlokasi di rumah dinasnya, Idrus enggan merinci. Namun ia memastikan akan menjelaskan kepada penyidik dengan gamblang terkait peristiwa tangkap tangan yang kebetulan terjadi di rumah dinasnya.
“Enggak, disitu saya hanya katakan dipanggil sebagai saksi terkait dengan tersangka saudari Eni dan saudara Johannes Kotjo, nanti ya (penjelasannya), Saya kira sudah ya, sudah ditunggu (penyidik),” kata Idrus.
Usai memberikan keterangan dihadapan awak media, Idrus didampingi dua orang staffnya langsung berjalan masuk menuju lobi Gedung Merah Putih KPK. Setelah ia menukarkan kartu identitas pribadi dengan kartu identitas yang diperuntukkan untuk saksi yang diperiksa KPK. Lalu Idrus langsung berjalan naik menuju ruang pemeriksaan yang terletak di lantai dua gedung KPK.
Diketahui kasus ini bermula dari OTT pada Jumat lalu. Dalam operasi tersebut, Eni yang merupakan kader Partai Golkar diduga menerima suap Rp 4,8 miliar dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. KPK menduga uang itu merupakan suap terkait pembangunan PLTU Riau-1.

Eni diduga memengaruhi manajemen PLN agar Blackgold ikut dalam proyek PLTU Riau-1. Meskipun sebagai anggota DPR ia tak punya kewenangan dalam proses pengadaan pembangkit listrik di PLN.

Sebagai penerima suap, Eni dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Sementara Johanes selaku pemberi suap, dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.(sumber kumparan)

Komentar

Berita Terbaru